| NO | ULTIMATE | IK | INTERMEDIATE | IK | IMMEDIATE | IK | OUTPUT 1 | IK | OUTPUT 2 | IK | OUTPUT 3 | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Majajemen Pemerintah | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang dievaluasi Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan pembangunan yang dievaluasi 3. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum yang dievaluasi |
Meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi | EKPPD Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi 3. Persentase Policy Brief Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan keagamaan yang Dimanfaatkan |
Tersusunnya dokumen administrasi tata pemerintahan yang selesai selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang selesai disusun sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku | Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan selesai disusun tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Data dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan guna menyusun dokumen administrasi tata pemerintahan tersedia lengkap, update dan sesuai aturan yang berlaku | Jumlah data/dokumen Penerapan Standar Pelayanan Minimal |
| Terlaksananya pengelolaan data guna penyusunan dokumen Administrasi Kewilayahan agar data tersedia valid, update dan bisa selesai tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku | Jumlah data yang dikelola dalam menentukan batas wilayah dan peta topografi | |||||||||||
| Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah selesai disusun tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Data dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan guna menyusun dokumen Administrasi Kewilayahan tersedia lengkap, update dan sesuai aturan yang berlaku | Jumlah Dokumen/ Data dukung yang tersedia untuk Menyusun LPPD | |||||||||
| Terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tepat waktu dan tidak bertentangan dengan aturan dan kebijakan yang berlaku | Persentase capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat | Tersusunnya dokumen fasilitasi kegiatan bina mental spiritual berdasarkan aturan dan kebijakan yang berlaku,menyajikan data valid dan akuntabel serta selesai tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Kegiatan dukungan administrasi perkantoran terkait dengan kegiatan bina mental spiritual berjalan optimal sesuai dengan SOP agar terjamin tertib administrasi perkantoran | Jumlah kegiatan terkait bidang Bina Mental Spiritual yang difasilitasi | |||||||
| Tersusunnya dokumen fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial berdasarkan aturan dan kebijakan yang berlaku, menyajikan data valid dan akuntabel serta selesai tepat waktu | Jumlah dokumen fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial yang tersusun | Data dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan guna menyusun dokumen bidang kesejahteraan sosial tersedia lengkap,update dan sesuai aturan yang berlaku | Jumlah bahan /data dokumen dukungan teknis untuk menyusun dokumen bidang kesejahteraan sosial | |||||||||
| Kegiatan dukungan administrasi perkantoran terkait data Kesejahteraan Sosial berjalan optimal sesuai dengan SOP agar terjamin tertib administrasi perkantoran | Jumlah kegiatan terkait bidang Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi | |||||||||||
| Tersusunnya dokumen fasilitasi kegiatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan aturan dan kebijakan yang berlaku, menyajikan data valid dan akuntabel serta selesai tepat waktu | Jumlah dokumen fasilitasi kegiatan kesejahteraan masyarakat yang tersusun | Kegiatan dukungan administrasi perkantoran terkait bidang kesejahteraan Masyarakat berjalan optimal sesuai dengan SOP agar terjamin tertib administrasi perkantoran | Jumlah kegiatan terkait bidang kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi | |||||||||
| Terwujudnya Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Produk Hukum | Persentase penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi hukum | Terselesaikannya Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum tepat waktu, tidak berdampak lebih besar serta sesuai dengan aturan yang berlaku | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | |||||||||
| Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum tersaji lengkap, mudah diakses oleh pengguna layanan serta terjamin validitas datanya sesuai dengan aturan yang berlaku | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan | Data Hasil Pengkajian dan Pengolahan untuk Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan | Jumlah Data Hasil Pengkajian dan Pengolahan untuk Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan | |||||||||
| Produk Hukum Daerah selesai disusun tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan, sesuai SOP dan aturan yang berlaku | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | Data hasil pengkajian dan pengolahan untuk menyusun produk hukum tersedia lengkap, update dan sesuai aturan yang berlaku | Jumlah Data Hasil Pengkajian dan Pengolahan untuk menyusun produk hukum daerah yang tersedia | |||||||||
| Kegiatan dukungn administrasi perkantoran terkait data Produk Hukum Daerah, pendokumentasian produk hukum dan bantuan hukum berjalan dengan optimal sesuai dengan SOP agar terjamin tertib administrasi perkantoran | Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan |
|||||||||||
| Terlaksananya kegiatan kerjasama bidang pemerintahan yang terealisasi tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku | Persentase kerjasama yang terealisasi | Dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri selesai disusun tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku |
Jumlah Dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri | Dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri selesai disusun tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | Jumlah Dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri | |||||||
| Meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi | Persentase Policy Brief Bidang Perekonomian Yang Dimanfaatkan Persentase Policy Brief Bidang Pembangunan Yang Dimanfaatkan 3. Indeks Tata Kelola Pengadaan |
Tercapainya kebijakan perekonomian yang tepat sesuai dengan aturan yang berlaku | Persentase capaian kinerja kebijakan perekonomian Persentase BUMD |
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan sesuai aturan yang berlaku dan tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | Data hasil pengkajian dan pengolahan untuk menyusun laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan tersedia lengkap, valid sesuai aturan yang berlaku | Jumlah data terkait Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang tersedia | |||||
| Terkelolanya Data terkait Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan dengan rapi, aman, tersaji lengkap jika diperlukan | Jumlah data terkait Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang dikelola | |||||||||||
| Terlaksananya kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian sesuai aturan yang berlaku dan tepat waktu | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Data dukungan teknis terkait penyusunan kebijakan perekonomian pengendalian dan distribusi tersedia lengkap, valid sesuai aturan yang berlaku | Jumlah Data dukungan terkait penyusunan kebijakan perekonomian pengendalian dan distribusi yang tersedia | |||||||||
| Data dukungan teknis terkait koordinasi sinkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD tersedia valid, update sesuai aturan yang berlaku | Jumlah Data dukungan teknis terkait koordinasi sinkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang tersedia di tahun 2025 | Terkelolanya Data terkait Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dengan rapi, aman, tersaji lengkap | Jumlah data Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD yang dikelola | |||||||||
| Data dukungan teknis terkait koordinasi sinkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD tersedia valid, update sesuai aturan yang berlaku | Jumlah Data dukungan teknis terkait koordinasi sinkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang tersedia | |||||||||||
| Kegiatan dukungan administrasi perkantoran terkait data perekonomian berjalan optimal dan terjamin tertib administrasi perkantoran | Jumlah surat masuk dan keluar yang di administrasikan Jumlah naskah dinas yang dibuat dan diarsipkan 3.Jumlah kegiatan yang difasilitasi |
|||||||||||
| Terwujudnya Administrasi pembangunan yang tepat waktu sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku | Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu | Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang update, valid serta sesuai aturan yang berlaku | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Data dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan guna menyusun dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan lengkap, valid serta sesuai aturan dan SOP yang berlaku | Jumlah bahan / data / dokumen dukungan teknis untuk menyusun dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan yang tersedia | |||||||
| Jumlah bahan / data / dokumen dukungan teknis untuk menyusun dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan yang tersedia | Jumlah surat masuk dan surat keluar terkait data pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan yang diadministrasikan | |||||||||||
| Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan selesai disusun tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Kegiatan dukungan administrasi perkantoran terkait data pengendalian program berjalan optimal sesuai dengan SOP agar terjamin tertib administrasi perkantoran | Jumlah surat masuk dan surat keluar terkait data pengendalian program yang diadministrasikan pada | |||||||||
| Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah selesai disusun tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | Data hasil pengkajian dan pengolahan untuk menyusun dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah selesai disusun tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | |||||||||
| Data dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan guna menyusun dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah selesai disusun tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | Jumlah bahan / data / dokumen dukungan teknis untuk menyusun dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daera | |||||||||||
| Tersediannya Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah tepat waktu, valid serta lengkap sesuai aturan yang berlaku | Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan | Data hasil pengkajian dan pengolahan untuk menyusun dokumen hasil Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Daerah selesai disusun tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | |||||||||
| Tercapainya pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang tepat sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku | Tingkat Kematangan UKPBJ | Terselenggaranya Pembinaan dan Advokasi Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku agar terwujud tingkat kematangan UKPBJ | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Data dukungan teknis dalam rangka menyusun laporan kinerja Pengadaan barang/ jasa tersedia lengkap, update, dan sesuai aturan yang berlaku | Jumlah data dukungan teknis dalam rangka menyusun laporan kinerja Pengadaan barang/ jasa | |||||||
| Data dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan guna menyusun Laporan Hasil Review Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa tersedia lengkap, update, dan sesuai aturan yang berlaku | Jumlah data dukungan teknis untuk menyusun Laporan Hasil Review Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang tersedia | |||||||||||
| Data kegiatan pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa yang valid, akuntabel dan sesuai dengan aturan yang berlaku | Jumlah data/dokumen kegiatan pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa | |||||||||||
| Data dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan guna menyusun Laporan Kegiatan Pembinaan dan/atau Advokasi SDM serta Kelembagaan tersedia lengkap, update, dan sesuai aturan yang berlaku | Jumlah data dukungan teknis untuk menyusun Laporan Kegiatan Pembinaan dan/atau Advokasi SDM serta Kelembagaan yang tersedia | |||||||||||
| Data dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan guna menyusun Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pendampingan Penyelesaian E-Purchasing tersedia lengkap, update, dan sesuai aturan yang berlaku | Jumlah data dukungan teknis untuk menyusun Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pendampingan Penyelesaian EPurchasing yang tersedia di tahun 2025 | |||||||||||
| Data hasil analisis dan pengolahan untuk menyusun Perencanaan pemenuhan kompetensi pengadaan barang dan jasa tersedia lengkap, update, dan sesuai aturan yang berlaku | Jumlah data yang tersedia untuk menyusun Perencanaan pemenuhan kompetensi pengadaan barang dan jasa di tahun 2025 | |||||||||||
| Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik selesai disusun tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Pengisian RUP melalui aplikasi SIRUP dengan benar dan sesuai dengan petunjuk penggunaan | Tabel monitoring pengisian RUP melalui aplikasi SIRUP | |||||||||
| Identifikasi kebutuhan dan pelaksanaan pengembangan sistem Informasi pelayanan pengadaan barang dan jasa kepada pengguna sesuai dengan aturan yang berlaku |
Laporan identifikasi kebutuhan dan pelaksanaan pengembangan sistem Informasi pelayanan pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat | |||||||||||
| Data pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur pengadaan barang dan jasa tersedia lengkap, valid dan akuntabel |
Jumlah data/dokumen pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur pengadaan barang dan jasa | |||||||||||
| Informasi hasil pengadaan barang/jasa tersedia lengkap dan update |
Data pengelolaan informasi hasil pengadaan barang/jasa | |||||||||||
| Data Informasi backup dan restore database Sistem Pengadaan Secara Elektronik tersedia lengkap dan update | Berita Acara BackUp dan Restore database Sistem Pengadaan Secara Elektronik tersedia | |||||||||||
| Data dukungan teknis dalam rangka fasilitasi registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem pengadaan barang dan jasa tersedia lengkap, valid dan akuntabel | Jumlah data/dokumen dukung teknis dalam rangka fasilitasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem pengadaan barang dan jasa | |||||||||||
| Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa selesai disusun tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Data kegiatan pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa yang valid, akuntabel dan sesuai dengan aturan yang berlaku | Jumlah data/dokumen kegiatan pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa | |||||||||
| Data analisis inventarisasi paket pengadaan barang dan jasa tersedia lengkap, valid dan akuntabel |
Jumlah data/dokumen analisis inventarisasi paket pengadaan barang dan jasa | |||||||||||
| Data dukung periodesasi tender/seleksi dalam rangka penyusunan strategi pengadaan barang dan jasa tersedia lengkap,update dan valid sesuai aturan yang berlaku | Jumlah data/ dokumen periodesasi tender/seleksi dalam rangka penyusunan strategi pengadaan barang dan jasa | |||||||||||
| Kegiatan dukungan administrasi perkantoran terkait data pengelolaan pengadaan barang dan jasa berjalan optimal sesuai dengan SOP agar terjamin tertib administrasi perkantoran | Jumlah surat masuk dan surat keluar yang terkait data pengelolaan pengadaan barang dan jasa diadministrasikan Jumlah naskah dinas yang dibuat dan diarsipkan 3.Jumlah kegiatan yang difasilitasi |
|||||||||||
| Meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum yang dievaluasi | Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Aparatur selama 12 bulan Persentase Tertib Pengelolaan Barang/Aset Daerah Di lingkungan Sekretariat Daerah 3. Capaian bobot komponen pengungkit dalam Reformasi Birokrasi |
Tercapainya penataan organisasi yang tepat sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku | Indeks Kelembagaan Persentase UPP dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "B" 3. Persentase PD dengan Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja "10" |
Tersusunnya dokumen fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana berdasarkan aturan dan kebijakan yang berlaku, menyajikan data valid dan akuntabel serta selesai tepat waktu | Jumlah dokumen fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana pemerintah daerah yang tersusun | Data dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan guna menyusun dokumen fasilitasi tatalaksana dan pelayanan publik tersedia lengkap, update dan sesuai aturan yang berlaku | Jumlah bahan/ data/dokumen dukungan teknis untuk memfasilitasi penyusunan/ perubahan dokumen tata laksana yang tersedia Jumlah bahan/data/ dokumen dukungan teknis untuk memfasilitasi penyusunan/ perubahan dokumen pelayanan publik yang tersedia |
|||||
| Dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana tersusun berdasarkan aturan dan kebijakan yang berlaku, menyajikan data valid dan akuntabel serta selesai tepat waktu | Jumlah dokumen monev pengendalian kualitas pelayanan publik dan tatalaksana yang tersusun | Data dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan guna menyusun dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana tersedia lengkap, update dan sesuai aturan yang berlaku | Jumlah bahan/ data/dokumen dukungan teknis untuk menyusun dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik yang tersedia Jumlah bahan/data/ dokumen dukungan teknis untuk penyusunan/ perubahan dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas tata laksana yang tersedia |
|||||||||
| Dokumen kelembagaan dan analisis jabatan tersusun berdasarkan aturan dan kebijakan yang berlaku, menyajikan data valid dan akuntabel serta selesai tepat waktu | Jumlah dokumen kelembagaan yang tersusun | Data hasil pengkajian dan pengolahan untuk menyusun dokumen Anjab, ABK, Evjab dan SKJ tersedia lengkap, update dan sesuai aturan yang berlaku | Jumlah bahan/data/dokumen yang tersedia untuk menyusun Anjab, ABK, Evjab, SKJ yang disusun | |||||||||
| Data hasil pengkajian dan pengolahan untuk menyusun dokumen kelembagaan tersedia lengkap, update dan sesuai aturan yang berlaku | Jumlah bahan/data/dokumen yang tersedia untuk melaksanakan evaluasi kelembagaan dan penilaian kematangan organisasi daerah | |||||||||||
| Data hasil pengkajian dan pengolahan untuk menyusun permohonan dokumen rekomendasi penetapan kebutuhan jabatan fungsional tersedia lengkap, update dan sesuai aturan yang berlaku | Jumlah bahan/data/dokumen yang tersedia untuk menyusun dokumen permohonan rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional | |||||||||||
| Data dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan guna menyusun dokumen kelembagaan tersedia lengkap, update dan sesuai aturan yang berlaku | Jumlah bahan/data/dokumen dukungan teknis untuk menyusun dokumen kelembagaan yang tersedia | |||||||||||
| Terkelolanya aplikasi di Bagian Organisasi yaitu SIMANIS dengan baik ditandai dengan data terbarukan, akses lancar serta integrasi dengan aplikasi lainnya berjalan lancar | Jumlah aplikasi yang dikelola | |||||||||||
| Dokumen kinerja pemerintah daerah yang tersusun berdasarkan aturan dan kebijakan yang berlaku, menyajikan data valid dan akuntabel serta selesai tepat waktu | Jumlah dokumen kinerja Pemerintah Daerah yang tersusun | Data hasil pengkajian dan pengolahan untuk menyusun laporan kinerja tersedia lengkap, update dan sesuai aturan yang berlaku | Jumlah bahan/data/dokumen yang tersedia untuk penyusunan laporan kinerja berkala yang tersedia Jumlah bahan/data/dokumen yang tersedia guna penyusunan perjanjian kinerja 3. Jumlah data komponen SAKIP yang dikelola agar selalu update informasinya di aplikasi e sakip dan esr menpan |
|||||||||
| Dokumen laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersusun berdasarkan aturan dan kebijakan yang berlaku, menyajikan data valid dan akuntabel serta selesai tepat waktu | Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi yang tersusun | Data hasil pengkajian dan pengolahan untuk menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi tersedia lengkap, update dan sesuai aturan yang berlaku | Jumlah bahan/data/dokumen yang tersedia untuk menyusun laporan pelaksanaan RB Jumlah bahan/data/dokumen yang tersedia untuk menyusun laporan pelaksanaan budaya kerja |
|||||||||
| Data dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan guna menyusun dokumen kinerja dan reformasi birokrasi tersedia lengkap, update dan sesuai aturan yang berlaku | Jumlah bahan/data/dokumen dukungan teknis untuk menyusun dokumen kinerja dan reformasi birokrasi yang tersedia | |||||||||||
| Data dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan guna menyusun penatausahaan keuangan Bagian Organisasi agar tersedia lengkap tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku | Jumlah bahan/data/dokumen dukungan teknis untuk menyusun penatausahaan keuangan Bagian Organisasi | |||||||||||
| Kegiatan dukungan administrasi perkantoran terkait data kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana dan pelayanan publik serta data kinerja dan RB berjalan optimal sesuai dengan SOP agar terjamin tertib administrasi perkantoran | Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan Jumlah naskah dinas yang dibuat dan diarsipkan 3. Jumlah kegiatan yang difasilitasi |
|||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional aparatur, tertib administrasi kepegawaian dan keuangan dan Pelaksanaan Kehumasan dan Protokoler Kepala Daerah terlaksana dengan lancar | Persentase pemenuhan tersedianya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan ASN di Sekretariat Daerah Persentase terpenuhinya atribut kepegawaian KDH 3.Persentase terpenuhinya jasa penunjang bagi Setda tahunn 4.Persentase Penyediaan dana Penunjang Operasional Kepala daerah dan wakil kepala Daerah di Tahunn 5.Persentase terpenuhinya pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan |
Pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan SOP yang berlaku | Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan | Kegiatan dukungan teknis terkait acara keprotokolan berjalan dengan baik lancar sesuai SOP yang berlaku | Jumlah kegiatan keprotokolan yang dilaksanakan | |||||||
| Data dukungan teknis terkait acara penyelenggaraan keprotokolan berjalan baik dan lancar sesuai dengan SOP yang berlaku | Jumlah kegiatan keprotokolan yang dilaksanakan | |||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan sarana dan pasarana rumah tangga, tertib administrasi pengelolaan barang aset daerah di lingkungan Sekretariat Daerah | Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana dan perlengkapan kantor Setda tahun –n Persentase terpenuhinya sarana prasarana pendukung gedung kantor Setda tahun – n 3.Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang Setda di tahun – n 4.Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah pada tahun – n 5.Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan pasarana rumah tangga di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai perencanaan dan aturan yang berlaku | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 3.Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan 4.Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 5.Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 6.Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan 7.Jumlah laporan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terselenggara 8.Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan 9.Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang di sediakan 10.Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1Jumlah kendaraan dinas/operasinonal yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya 13.Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 14.Jumlah sarana dan prasaran gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi 15.Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan |
Kegiatan dukungan bahan logistik pengolahan dan penyelenggaraan jamuan sesuai SOP dan tepat waktu penyajiannya | Jumlah kegiatan jamuan yang dilaksanakan | |||||||
| Kegiatan dukungan pemantauan keamanan lingkungan kantor tegas jelas dan sesuai aturan yang berlaku supaya tercipta ketertiban dan keamanan | Jumlah kegiatan pemantauan keamanan yang dilaksanakan | |||||||||||
| Data dukungan teknis dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan tersedia lengkap, valid, update dan sesuai aturan yang berlaku | Jumlah kegiatan rencana kebutuhan sarana prasarana yang dilaksanakan | |||||||||||
| Kegiatan dukungan pemeliharaan kendaraan untuk mendukung kegiatan pimpinan serta pembayaran pajak kendaraan tepat waktu | Jumlah kegiatan pemeliharaan kendaraan untuk operasional pimpinan yang dilaksanakan | |||||||||||
| Kegiatan dukungan administrasi umum terkait laporan penyediaan pelayanan umum kantor berjalan optimal sesuai SOP dan peraturan yang berlaku | Jumlah kegiatan pengadministrasi umum yang dilaksanakan | |||||||||||
| Kegiatan dukungan administrasi perkantoran terkait laporan penyediaan pelayanan umum kantor berjalan optimal sesuai SOP dan peraturan yang berlaku | Jumlah kegiatan pengadiministarsi perkantoran yang dilaksanakan | |||||||||||
| Kegiatan dukungan layanan teknis terkait sarana prasarana sound system berjalan dengan baik dan optimal sesuai aturan yang berlaku | Jumlah kegiatan layanan teknis soundsystem yang dilaksanakan | |||||||||||
| Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang aset daerah di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku |
Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan Jumlah paket meubel yang disediakan |
|||||||||||
| 2 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Nilai RB General Nilai RB Tematik |
||||||||||
| 3 | Cek | Cek |