MATRIK POHON KINERJA - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SRAGEN Kembali

NO ULTIMATE IK INTERMEDIATE IK IMMEDIATE IK OUTPUT 1 IK OUTPUT 2 IK OUTPUT 3 IK
1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai) Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan dalam rangka tertib administrasi kependudukan Persentase cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan meliputi KTP Elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Akta Kelahiran anak umur 0–17 tahun (Persen) Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Persentase cakupan kepemilikan KTP Elektronik (Persen)
Persentase cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persen)

CROSSCUTTING:
Semua Perangkat Daerah yang mempunyai bantuan sosial dan/atau sejenisnya dengan aplikasi level Pemerintah Kabupaten yang mengakses NIK mensyaratkan kepemilikan KTP Elektronik atau Kartu Identitas Anak untuk yang diberikan kepada anak

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didorong untuk mensyaratkan Kartu Identitas Anak ketika PPDB
Perangkat Daerah lain yang berkaitan dengan anak mensyaratkan Kartu Identitas Anak

Dinas Kesehatan mendorong seluruh fasilitas kesehatan supaya ketika ada anak yang berobat memiliki Kartu Identitas Anak mendapatkan diskon

Kecamatan dengan pelaksanaan PATEN
Terlaksananya penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk sesuai standar pelayanan Jumlah penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk (Dokumen)
Meningkatnya cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak umur 0–17 tahun (Persen)
Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (Persen)
Persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada pasangan yang perkawinannya dilaporkan (Persen)
Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada individu yang perceraiannya dilaporkan (Persen)
Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk (Persen)

CROSSCUTTING:
Dinas Kesehatan mendorong seluruh fasilitas kesehatan supaya melakukan kerja sama penerbitan Dokumen Kependudukan dengan tujuan agar:
Ketika menolong persalinan langsung mendapatkan Dokumen Kependudukan (KK, KTP Elektronik, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran); dan
Ketika terdapat peristiwa kematian langsung mendapatkan Dokumen Kependudukan (KK, KTP Elektronik, Akta Kematian)
Terlaksananya penerbitan Akta Pencatatan Sipil sesuai standar pelayanan Jumlah penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Dokumen)
Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai) Terlaksananya survei kepuasan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku Hasil survei kepuasan masyarakat (Dokumen)
Tersedianya sarana layanan pengaduan Jumlah pengaduan yang tertangani (Laporan)
Meningkatnya cakupan kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen Persentase cakupan kerja sama dengan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen yang berpotensi melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan (Persen) Terlaksananya kerja sama pemanfaatan data kependudukan Jumlah perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan (Dokumen)

CROSSCUTTING:
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen yang berpotensi melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan:
Dinas PPKBPPPA, Dinas KPPP, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas PMD, BPKPD, DPMPTSP, BKPSDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terlaksananya kerja sama penerbitan Dokumen Kependudukan Jumlah perjanjian kerja sama penerbitan Dokumen Kependudukan (Dokumen)

CROSSCUTTING:
Dinas Kesehatan mendorong seluruh fasilitas kesehatan supaya melakukan kerja sama penerbitan Dokumen Kependudukan dengan tujuan agar:
Ketika menolong persalinan langsung mendapatkan Dokumen Kependudukan (KK, KTP Elektronik, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran); dan
Ketika terdapat peristiwa kematian langsung mendapatkan Dokumen Kependudukan (KK, KTP Elektronik, Akta Kematian)
Terlaksananya kerja sama pemanfaatan Dokumen Kependudukan Jumlah perjanjian kerja sama pemanfaatan Dokumen Kependudukan (Dokumen)

CROSSCUTTING:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didorong untuk mensyaratkan Kartu Identitas Anak ketika PPDB
Perangkat Daerah lain yang berkaitan dengan pelayanan anak mensyaratkan Kartu Identitas Anak

Dinas Kesehatan mendorong seluruh fasilitas kesehatan supaya ketika ada anak yang berobat memiliki Kartu Identitas Anak mendapatkan diskon
Meningkatnya cakupan pengelolaan arsip pelayanan administrasi kependudukan secara digital Persentase arsip pelayanan administrasi kependudukan yang telah terdigitalisasi (Persen) Terlaksananya pengelolaan arsip pelayanan pendaftaran penduduk secara digital Jumlah arsip pelayanan pendaftaran penduduk yang telah terdigitalisasi (Dokumen)
Terlaksananya pengelolaan arsip pelayanan pencatatan sipil secara digital Jumlah arsip pelayanan pencatatan sipil yang telah terdigitalisasi (Dokumen)
Meningkatnya kemudahan akses pelayanan administrasi kependudukan Persentase inovasi pelayanan yang dilaksanakan (Persen) Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan secara daring Jumlah penerbitan Dokumen Kependudukan secara daring (Dokumen)
Terlaksananya pemutakhiran inovasi pelayanan secara digital Jumlah inovasi pelayanan yang dimutakhirkan (Inovasi)
Meningkatnya kualitas penyajian data kependudukan skala Kabupaten Persentase akurasi data kependudukan skala Kabupaten (Persen) Terlaksananya laporan rekapitulasi hasil pelayanan administrasi kependudukan Jumlah laporan rekapitulasi hasil pelayanan administrasi kependudukan (Dokumen) Terlaksananya penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Jumlah penerbitan Identitas Kependudukan Digital (Dokumen)
Terlaksananya pembersihan data kependudukan ganda dan anomali Jumlah hasil pembersihan data kependudukan ganda dan anomali (Dokumen)
Meningkatnya kompetensi petugas pelayanan administrasi kependudukan Jumlah petugas pelayanan administrasi kependudukan yang mengikuti pendidikan/pelatihan (Orang)

CROSSCUTTING:
Operator SIAK Kecamatan selaku pelaksana PATEN
Registrator Kelurahan/Desa selaku pelaksana pelayanan digital administrasi kependudukan
Terwujudnya tata kelola Perangkat Daerah yang baik Nilai SAKIP (Nilai) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP (Nilai) Meningkatnya capaian kinerja pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan pelaksanaan kinerja pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah yang disusun (Laporan)
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai peraturan yang berlaku Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)