| NO | ULTIMATE | IK | INTERMEDIATE | IK | IMMEDIATE | IK | OUTPUT 1 | IK | OUTPUT 2 | IK | OUTPUT 3 | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang berbasis elektronik serta menjamin keterbukaan informasi serta tersedianya data statistik yang akurat kepada masyarakat |
Indeks Domain Manajemen SPBE Indeks Domain Tata Kelola SPBE |
Meningkatnya tatakelola pemerintahan berbasis elektronik serta tersedianya data statistik yang akurat | Indeks Keamanan Informasi Indeks Pembangunan Statistik |
Meningkatnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Meningkatnya pengelolaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik | Prosentase ketersediaan Pusat Data Kabupaten Sragen | Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional | Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional | ||
| 1 | Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen usulan proses bisnis di Dinas Kominfo | Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo | ||||||||||
| 1 | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | ||||||||||
| 1 | Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah | Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional | ||||||||||
| 1 | Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah | ||||||||||
| 1 | Terlaksananya koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan | ||||||||||
| 1 | Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | ||||||||||
| 1 | Terlaksananya Pembangunan dan/atau Pengembangan aplikasi khusus SPBE | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | ||||||||||
| 1 | Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | ||||||||||
| 1 | Terlaksananya koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah | ||||||||||
| 1 | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas | ||||||||||
| 1 | Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | ||||||||||
| 1 | Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional | ||||||||||
| 1 | Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | ||||||||||
| 1 | Terlaksananya implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas | Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas | ||||||||||
| 1 | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | ||||||||||
| 1 | Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum | Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan | ||||||||||
| 1 | Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE | Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | ||||||||||
| Meningkatnya keamanan informasi | Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Prinsip Manajemen Keamanan Informasi | Meningkatnya manajemen keamanan aplikasi perangkat daerah | Prosentase keamanan data milik Pemkab Sragen | Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | |||||||
| Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||
| Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berabasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | |||||||||||
| Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas data informasi statistik sektoral | Cakupan data sektoral yang tersedia dan terintegrasi | Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral | Persentase data sektoral PD yang akurat | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | |||||||
| Meningkatnya Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas data Statistik Sektoral | Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu | |||||||||||
| Terwujudnya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | |||||||||||
| Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik | |||||||||||
| Meningkatnya Badan Publik yang informatif | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | Meningkatnya informasi publik yang tersampaikan kepada masyarakat | Prosentase informasi publik yang tersampaikan kepada masyarakat | Meningkatnya Jumlah Media dan Kemitraan Penyampaian Informasi | Jumlah Media dan Kemitraan Penyampaian Informasi | Terlaksananya Relasi Media | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: terverifikasi dewan pers, dan terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media |
|||||
| Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | |||||||||||
| Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika | |||||||||||
| Tersedianya Pelayanan Informasi Publik | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | |||||||||||
| Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik | |||||||||||
| Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah | |||||||||||
| Terlaksananya Diseminasi Informasi | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik | |||||||||||
| Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang berbayar sesuai kriteria/juknis | |||||||||||
| Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun | |||||||||||
| Terlaksananya Penyusunan Konten | Jumlah Konten Informasi Publik | |||||||||||
| Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan | |||||||||||
| meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah | Predikat Kinerja SAKIP | Tercapainya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |||||
| Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||
| Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||
| Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan | |||||||||
| Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | |||||||||
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | |||||||||||
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | |||||||||||
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | |||||||||||
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan | |||||||||||
| Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |||||||||||
| Tertatanya Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | |||||||||||
| Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | |||||||||
| Terlaksananya Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | |||||||||||
| Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | |||||||||||
| Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | |||||||||||
| Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |||||||||
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | |||||||||||
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | |||||||||||
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | |||||||||||
| Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | |||||||||
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | |||||||||||
| Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | |||||||||||
| Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |