| NO | ULTIMATE | IK | INTERMEDIATE | IK | IMMEDIATE | IK | OUTPUT 1 | IK | OUTPUT 2 | IK | OUTPUT 3 | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menurunnya angka pengangguran | Persentase penempatan tenaga kerja | Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | Meningkatnya Partisipasi Tenaga Kerja dalam Pelatihan Berbasis Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang terlatih | Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi | Jumlah aktivitas pelatihan berbasis kompetensi | ||||
| Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja | Jumlah Sarana Pelatihan Kerja yang tersedia | |||||||||||
| Terlaksananya kegiatan pemagangan Peserta pelatihan berbasis kompetensi | Jumlah peserta pemagangan pelatihan | |||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Persentase LPKS yang terakreditasi | Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina | Terlaksananya Fasilitasi Akreditasi LPKS | Jumlah Lembaga yang Difasilitasi terkait akreditasi LPKS | |||||||
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disnaker Sragen Nilai predikat SAKIP |
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan | Prosentase layanan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku | Terlayaninya pengajuan dokumen ketenagakerjaan dan pelayanan ketenakagerjaan dengan baik | Persentase terlayaninya pengajuan dokumen ketenagakerjaan dan pelayanan ketenagakerjaan dengan baik | Terselesaikannya penerbitan dokumen ketenagakerjaan dengan tepat sesuai aturan dan tepat waktunya | Jumlah dokumen ketenagakerjaan yang diterbitkan sesuai aturan dan tepat waktunya | |||||
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan | Persentase sinkronisasi perencanaan dengan anggaran | Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai aturan dan tepat waktu | Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu | Tersedianya dokumen perencanaan yang baik | Jumlah dokumen perencanaan yang baik | |||||||
| Tersedianya dokumen evaluasi kinerja Disnaker | Jumlah dokumen evaluasi kinerja Disnaker | |||||||||||
| Terlaksananya kegiatan kesretariatan dengan baik | Indeks Kepuasan Pegawai Disnaker terhadap pelayanan kesekretariatan | Terlaksananya kegiatan-kegiatan yang menunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah dokumen kegiatankegiatan yang menunjang urusan pemerintahan daerah | Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah. | Jumlah dokumen pelaporan dan jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan | |||||||
| Tersusunnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah. | Jumlah dokumen kepegawaian perangkat daerah | |||||||||||
| Tersusunnya administrasi umum Perangkat Daerah. | Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah | |||||||||||
| Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. | Jumlah dokumen pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | |||||||||||
| Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. | Jumlah dokumen pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | |||||||||||
| Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem informasi pasar kerja dan penempatan kerja | Jumlah informasi pasar kerja yang bisa di akses | Terlaksananya job fair/ bursa kerja | Jumlah informasi kebutuhan jabatan pada job fair pasar kerja | |||||||
| Terlaksananya job canvasing | Jumlah perusahaan yang dikunjungi dalam rangka job canvasing | |||||||||||
| Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Informasi Pasar Kerja | Jumlah aplikasi informasi lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja | |||||||||||
| Meningkatnya perluasan kesempatan kerja | Persentase kegiatan perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan | Terlaksananya padat karya dan tenaga kerja mandiri | Jumlah peserta pelatihan padat karya dan tenaga kerja mandiri | |||||||||
| Meningkatnya Efektivitas Mekanisme Antar Kerja | Jumlah calon tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme antar kerja | Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja | Jumlah pencari kerja yang terdaftar | Terlaksananya Pelayanan Pelaporan Lowongan Kerja yang sesuai aturan berlaku dan tepat waktu | Jumlah lowongan kerja yang dilaporkan | |||||||
| Terlaksananya Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja | Jumlah lembaga penempatan tenaga kerja yang dibina | |||||||||||
| Terwujudnya keselamatan tenaga kerja | Persentase perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial | Terlaksananya hubungan industrial yang harmonis | Persentase perusahaann yang menerapkan tata kelola kerja yang layak | Terlaksananya pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial | Jumlah perselisihan yang dicegah dan diselesaikan | Terlaksananya fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial | Jumlah aktivitas fasilitasi penyelesaian perselisihan yang terlaksana | |||||
| Terlaksananya penguatan kapasitas pemberdayaan SDM LKS Tripartit | Jumlah SDM LKS Tripartit yang meningkat kapasitasnya | |||||||||||
| Terlaksananya fasiitasi peringatan hari buruh | Jumlah perusahaan/ pekerja yang mengikuti peringatan hari buruh | |||||||||||
| Terlaksananya fasilitasi pembentukan PP dan PKB | Jumlah dokumen PP dan PKB yang difasilitasi | |||||||||||
| Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan | Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangundangan ketenagakerjaan | |||||||||||
| Terlaksananya fasilitasi peningkatan UMK menuju kebutuhan hidup yang layak | Jumlah aktifitas penentuan UMK | |||||||||||
| Terlaksananya koordinasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan | Jumlah tenaga kerja penerima bantuan premi BPJS ketenagakerjaan |