| NO | ULTIMATE | IK | INTERMEDIATE | IK | IMMEDIATE | IK | OUTPUT 1 | IK | OUTPUT 2 | IK | OUTPUT 3 | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan | IKA, IKU dan IKTL | Terwujudnya data dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan | Persentase data dan informasi yang tersedia | Tersedianya data pemantauan air sungai, udara dan tutupan lahan | Jumlah titik pantau sungai, udara dan tutupan lahan | Tersedianya parameter air sungai, udara dan tutupan lahan | Jumlah parameter air sungai, udara dan tutupan lahan | Terrlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen RPPLH yang disusun | Terlaksananya Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun |
Terlaksananya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | |||||||||
| Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota yang disusun | Tercapainya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | |||||||||
| Meningkatnya Pengawasan Penaatan Perijinan PPLH dan Layanan Penilaian Kinerja kegiatan dan/atau usaha | Persentase tingkat ketaatan perijinan PPLH | Terlaksananya perijinan lingkungan hidup yang diterbitkan | Jumlah ijin usaha yang diterbitkan | Tersedianya data kategori/Jenis Perijinan yang diterbitkan | Jumlah ijin sesuai kategori/jenisnya | Tersedianya Penyimpanan sementara Limbah B3 | Persentase Permohonan rekomendasi penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan fasilitasi |
Terlaksanya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | |||
| Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Permohonan rekomendasi pengumpulan limbah B3 yang dilakukan fasilitasi |
Tercapainya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya |
|||||||||
| Terlaksananya pengawasan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan usaha | Jumlah jenis usaha yang diawasi | Tersedianya data jumlah jenis usaha dan/atau kegiatan yang taat dan tidak taat | Persentase jenis usaha dan/atau kegiatan yang taat dan tidak taat | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum dan yang memiliki persetujuan lingkungan |
Terlaksananya Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
|||||
| Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan |
|||||||||||
| Terlaksananya penanganan aduan dugaan pencemaran lingkungan | Jumlah aduan yang ditangani | Tercapainya penyelesaian penanganan aduan dugaan pencemaran yang selesai ditangani | Persentase Berita Acara Penyelesaian Aduan yang disepakati | Tercapainya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Persentase Aduan Sengketa Lingkungan yang ditindaklanjuti | Tercapainya Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani |
|||||
| Meningkatnya penilaian kinerja berbudaya lingkungan hidup pada kelompok masyarakat/ lembaga/institusi | Persentase kelompok masyarakat/lembaga/institusi yang berbudaya lingkungan | Terlaksananya penilaian kinerja berbudaya lingkungan hidup pada kelompok masyarakat/ lembaga/institusi | Jumlah kelompok masyarakat/lembaga/institusi yang berbudaya lingkungan | Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase desa dan kelurahan yang mengikuti Sosialisasi Perundang undangan Lingkungan Hidup | Tercapainya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH | |||||
| Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten) |
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | |||||||||
| Menurunnya Gas Rumah Kaca (GRK) | Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) | Meningkatnya pengolahan limbah | Persentase limbah yang terolah | Meningkatnya infrastruktur pengolahan limbah | Jumlah infrastruktur pengolahan limbah yang terbangun | Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota yang disusun | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | |||
| Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK | |||||||||||
| Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah laporan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan | |||||||||||
| Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan | |||||||||||
| Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | Jumlah laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | |||||||||||
| Tercapainya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase pencemaran yang tertangani |
Terlaksananya Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | |||||||||
| Tercapainya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase kegiatan mpemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan LH yang ditangani |
Tercapainya pelaksanaan rehabilitasi | Jumlah dokumen pelaksanaan rehabilitasi | |||||||||
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar | |||||||||||
| Meningkatnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Persentase luasan RTH terhadap luas wilayah | Meningkatnya jumlah kampung-kampung Proklim |
Jumlah kampung Program Iklim | Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Persentase luasan RTH publik yang terpelihara |
Tercapainya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati |
|||||
| Meningkatnya persentase penanaman pohon |
Jumlah pohon yang ditanam | Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | |||||||||
| Tercapainya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola |
|||||||||||
| Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | |||||||||||
| Meningkatnya pengelolaan sampah | Persentase pengelolaan sampah | Meningkatnya pengurangan sampah | Persentase pengurangan sampah | Meningkatnya pembatasan, pemanfaatan kembali dan pendauran ulang sampah |
Jumlah sampah yang dibatasi, dimanfaatkan kembali dan didaur ulang | Terlaksananya Pengelolaan Sampah | Jumlah Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Tercapainya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | |||
| Terlaksananya Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | |||||||||||
| Meningkatnya penanganan sampah | Persentase penanganan sampah | Meningkatnya pengolahan dan pemrosesan akhir sampah | Jumlah sampah yang terolah dan terproses akhir | Pengelolaan Sampah | Jumlah Pengurangan Sampah RumahTangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga |
Tercapainya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan mPersampahan Sesuai mdengan Rencana mInduk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada |
|||||
| Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | |||||||||||
| Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan | |||||||||||
| Terlaksananya Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Jumlah sampah Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | |||||||||||
| Tercapainya Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang ditangani melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | |||||||||||
| Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah |
Tercapainya Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah | Jumlah Laporan Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah | |||||||||
| Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Sarpras Pengelolaan Persampahan yang terbangun di Kabupaten Sragen |
Tercapainya Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS |
|||||||||
| Terlaksananya Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS |
|||||||||||
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Predikat kinerja SAKIP DLH Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) |
Tercapainya pelayanan keuangan, pendapatan, umum dan kepegawaian perangkat daerah | Persentase ketercapaian pelayanan keuangan, pendapatan, umum dan kepegawaian perangkat daerah | Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Tersedianya data ASN sesuai golongan, pangkat, masa kerja sesuai peraturan perundang-undangan | Jumlah dokumen terkait data ASN sesuai golongan, pangkat, masa kerja sesuai peraturan perundangundangan | |||
| Tersedianya data mengenai jadwal KP, KGB ASN sesuai peraturan | Jumlah dokumen terkait data jadwal KP, KGB ASN sesuai peraturan | |||||||||||
| Tersedianya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | Jumlah bulan penyediaan pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | Terselenggaranya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah | Jumlah laporan hasil penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah | Tersedianya data peserta dan jadwal penyuluhan dan penyebarluasan retribusi daerah | Jumlah dokumen terkait peserta dan jadwal penyuluhan dan penyebarluasan retribusi daerah | |||||||
| Tersedianya pelaporan pengelolaan retribusi daerah |
Jumlah laporan pengelolaan retribsui daerah | Tersedianya data jumlah dan macam objek retribusi dan capaian retribusi daerah | Jumlah dokumen terkait jumlah dan macam objek retribusi, capaian retribusi daerah | |||||||||
| Tersedianya administrasi umum perangkat daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | Tersedianya data alat-alat listrik untuk menungjang pelaksanaan operasional kantor | Jumlah dokumen terkait data alatalat listrik sesuai kebutuhan | |||||||
| Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Tersedianya data kebutuhan ATK dan peralatan kantor untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran sesuai peraturan | Jumlah dokumen terkait data kebutuhan ATK dan peralatan komputer untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran sesuai peraturan | |||||||||
| Tersedianya bahan logistik kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Tersedianya data makan dan minum rapat sesuai kebutuhan dan tepat waktu | Jumlah dokumen terkait data makan dan minum rapat sesuai kebutuhan dan tepat waktu | |||||||||
| Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Tersedianya data kebutuhan barang cetak dan fotocopy untuk menungjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tepat waktu | Jumlah dokumen terkait data kebutuhan barang cetak dan fotocopy untuk menungjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tepat waktu | |||||||||
| Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Tersedianya data jumlah perjalanan dinas sesuai kebutuhan | Tersedianya dokumen terkait data jumlah perjalanan dinas sesuai kebutuhan | |||||||||
| Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | Tersedianya data terkait jumlah arsip aktif dan sarana prasaran kegiatan pengarsipan | Tersedianya dokumen terkait data jumlah arsip aktif dan sarana prasaran kegiatan pengarsipan | |||||||||
| Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah bulanpengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Tersedianya data terkait rencana pengadaan kendaraan perorangan dinas yang dibutuhkan | Tersedianya dokumen terkait data rencana pengadaan kendaraan perorangan dinas yang dibutuhkan | |||||||
| Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan | Tersedianya data terkait rencana pengadaan kendaraan operasional dinas yang dibutuhkan | Jumlah dokumen terkait data rencana pengadaan kendaraan operasional dinas yang dibutuhkan | |||||||||
| Tersedianya mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | Tersedianya data terkait rencana pengadaan mebel | Tersedianya dokumen terkait data rencana pengadaan mebel | |||||||||
| Tersedianya peralatan dan mesin lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Tersedianya data terkait rencana pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Tersedianya dokumen terkait data rencana pengadaan peralatan dan mesin lainnya | |||||||||
| Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | |||||||||||
| Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah bulan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya jasa surat menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya data terkait rencana surat menyurat yang akan dikirim ke Provinsi dan Pusat | Tersedianya dokumen terkait data rencana surat menyurat yang akan dikirim ke Provinsi dan Pusat | |||||||
| Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Tersedianya data terkait tagihan dan pembayaran telpon, listrik, air, dan WIFI sesuai kebutuhan | Tersedianya dokumen terkait data tagihan dan pembayaran telpon, listrik, air, dan WIFI sesuai kebutuhan | |||||||||
| Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Tersedianya data AC, komputer, laptop dan printer yang perlu dilakukan pemeliharaan untuk menunjang operasional di kantor | Tersedianya dokumen terkait data AC, komputer, laptop dan printer yang perlu dilakukan pemeliharaan untuk menunjang operasional di kantor | |||||||||
| Tersedianya jasa pelayanan umum kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Tesedianya data petugas kebersihan yang harus dibayarkan upahnya setiap bulan sesuai peraturan | Tesedianya dokumen terkait data petugas kebersihan yang harus dibayarkan upahnya setiap bulan sesuai peraturan | |||||||||
| Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah |
Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Tersedianya data jumlah kendaraan dinas operasional sesuai dengan kebutuhan pembayaran pajak, BBM dan pemeliharaannya sesuai peraturan dan tepat waktu | Tersedianya dokumen terkait data jumlah kendaraan dinas operasional sesuai dengan kebutuhan pembayaran pajak, BBM dan pemeliharaannya sesuai peraturan dan tepat waktu | |||||||
| Terpeliharanya mebel | Jumlah mebel dipelihara | Tersedianya data mebel yang harus dipelihara | Tersedianya dokumen terkait data mebel yang harus dipelihara | |||||||||
| Terpeliharanya/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Tersedianya data fasilitas/bagian gedung kantor yang harus dipelihara | Tersedianya dokumen terkait data fasilitas/bagian gedung kantor yang harus dipelihara |