| NO | ULTIMATE | IK | INTERMEDIATE | IK | IMMEDIATE | IK | OUTPUT 1 | IK | OUTPUT 2 | IK | OUTPUT 3 | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah | Persentase penanganan gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diselesaikan | Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat | Tingkat pelayanan dampak gangguan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat | Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Prosentase masyarakat yang teredukasi Perda/Perkada | Terlaksananya kegiatan sosialisasi terkait Perda/Perkada di masyarakat | Jumlah sosialisasi Perda/Perkada di masyarakat | ||||
| Terlaksananya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayah rawan | Jumlah Satlinmas per Desa/Kelurahan | |||||||||||
| Menurunya kerugian akibat ganggunan trantibum di wilayah rawan | Jumlah korban akibat gangguan ketertiban yang dapat diminimalkan | Tersusunnya dokumen SOP terkait penanganan gangguan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Jumlah dokumen SOP penanganan gangguan ketertiban umum dan linmas | |||||||||
| Terlaksananya pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja | Jumlah anggota Satpol PP yang terlatih | |||||||||||
| Meningkatnya responsivitas terhadap gangguan trantibum di wilayah rawan | Waktu ratarata respon terhadap laporan masyarakat di wilayah rawan | Terlaksananya sistem pengawasan ketertiban umum dan lindungan masyarakat di wilayah rawan | Jumlah patroli yang dilaksanakan | |||||||||
| Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang penanganan gangguan trantibum | Jumlah penambahan sarana dan prasarana yang terstandarisasi | |||||||||||
| Terbentuknya kerjasama antar perangkat daerah berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Jumlah dokumen kerjasama antar perangkat daerah | |||||||||||
| Terlaksananya penindakan gangguan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Jumlah laporan pelaksanaan penindakan gangguan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | |||||||||||
| Terlaksananya penyelenggaraan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah | Prosentase Perda/Perkada yang ditegakan | Pemberdayaan anggota PPNS | Jumlah anggota PPNS yang diberdayakan | |||||||||
| Terlaksananya kegiatan penegakan Perda/Perkada | Jumlah laporan kegiatan penegakan Perda/Perkada | |||||||||||
| Terlaksananya pengawasan pelaksanaan Perda/Perkada | Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan Perda/Perkada | |||||||||||
| Meningkatnya penanganan bencana kebakaran dan evakuasi non-kebakaran | Tingkat layanan penanganan kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time) kurang dari 15 menit penanggulangan kebakaran |
Terlaksananya pencegahan kebakaran di daerah | Jumlah laporan kegiatan pencegahan kebakaran | Pemberdayaan relawan kebakaran di wilayah rawan kebakaran | Jumlah relawan yang diberdayakan | |||||||
| Terlaksananya sosialisasi penanganan kebakaran kepada masyarakat | Jumlah sosialisasi penanganan kebakaran yang terlaksana | |||||||||||
| Meningkatnya standar proteksi kebakaran pada gedung/bangunan | Jumlah gedung/bangunan yang memenuhi proteksi kebakaran | |||||||||||
| Terlaksananya kesiapsiagaan penanganan kebakaran dan evakuasi non-kebakaran | Jumlah laporan pelaksanaan kesiapsiagaan penanganan kebakaran dan evakuasi nonkebakaran | Meningkatnya keterampilan anggota Damkar dalam menanggulangi bencana kebakaran | Jumlah anggota Damkar yang terlatih | |||||||||
| Terpenuhinya sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran yang terstandarisasi | Jumlah penambahan sarana dan prasarana Pemadaman Kebakaran | |||||||||||
| Terbentuknya posko pemadaman kebakaran di daerah rawan kebakaran | Jumlah posko pemadam kebakaran yang terbentuk | |||||||||||
| Tersusunya peta wilayah manajemen kebakaran | Jumlah Desa/wilayah yang terpetakan | |||||||||||
| Terjalinnya kerjasama dengan perangkat daerah terkait kesiapsiagaan penanganan kebakaran dan evakuasi non-kebakaran | Jumlah dokumen kerjasama terkait kesiapsiagaan penanganan kebakaran dan evakuasi nonkebakaran | |||||||||||
| Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah | Predikat/nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pada Satpol PP | Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintah daerah di Satpol PP | Tersusunya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan tepat waktu | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan tepat waktu | Tersusunya dokumen perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah | |||||
| Terlaksanya evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||
| Tercapainya pelayanan administrasi keuangan di Perangkat Daerah | Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan di Satpol PP | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | |||||||||
| Terlaksananya pelayanan umum dan kepegawaian dengan optimal | Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan umum dan kepegawaian di Satpol PP | Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah dokumen kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah |