| NO | ULTIMATE | IK | INTERMEDIATE | IK | IMMEDIATE | IK | OUTPUT 1 | IK | OUTPUT 2 | IK | OUTPUT 3 | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan persentase PAD serta pengelolaan keuangan dan aset yang efektif dan efisien | Rasio PAD terhadap pendapatan daerah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah |
Meningkatnya pendapatan asli daerah | % peningkatan Pendapatan Asli Daerah | Meningkatnya efektivitas penagihan pajak serta pembinaan dan pengawasan pajak daerah | Persentase peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak yang berhasil | Meningkatnya penyelesaian permasalahan pajak daerah | Presentase permasalahan/pelanggaran pajak daerah yang terselesaikan | Terlaksananya penertiban atas pelanggaran objek pajak daerah | Jumlah kegiatan penertiban pajak daerah | ||
| Kemudahan Pembayaran Pajak | Persentase peningkatan pembayaran pajak yang mudah diakses oleh wajib pajak | Meningkatnya pelayanan pajak daerah secara online | Presentase layanan online pajak daerah | |||||||||
| Ketersediaan kanal pembayaran pajak daerah | Jumlah kanal pembayaran pajak daerah | |||||||||||
| Penagihan Pajak Daerah Berjalan Optimal | Jumlah Wajib Pajak piutang yang terselesaikan | Tersedianya penyebarluasan informasi perpajakan | Cakupan penyebarluasan informasi perpajakan | |||||||||
| Tertanganinya piutang pajak | Jumlah piutang pajak yang ditangani | |||||||||||
| Tersusunnya dan tersampaikannya informasi yang relevan terkait regulasi atau peraturan tentang penagihan pajak |
Jumlah Wajib Pajak yang memahami dan mengimplementasikan regulasi atau peraturan tentang penagihan pajak | Tersusunnya Regulasi dan Kebijakan Penagihan Pajak Daerah |
Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan penagihan pajak daerah | |||||||||
| Terlaksananya sosialisasi peraturan atau regulasi penagihan pajak daerah | Jumlah wajib pajak yang mendapatkan sosialiasi | |||||||||||
| Meningkatnya efektivitas pendaftaran, pendataan potensi, serta pengembangan dan penyuluhan pajak daerah | Persentase peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dan data potensi pajak yang tercatat secara akurat | Meningkatnya potensi pajak daerah dan retribusi | Jumlah potensi pajak daerah dan retribusi | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pajak Daerah | Persentase terpeliharanya Tapping Box dan Aplikasi SIMPDRD & SISMIOP | |||||||
| Koordinasi dan monitoring serta evaluasi potensi Pajak dan Retribusi SKPD penghasil | Jumlah SKPD penghasil yang telah dilakukan koordinasi dan monev | |||||||||||
| Terlaksananya Penyuluhan, Pendataan, Penlilaian, Pendaftaran dan Penetapan Objek Pajak Daerah | Jumlah objek pajak baru dan existing yang berhasil terdata dalam satu tahun | Inventarisasi objek pajak hingga tingkat desa | Jumlah OP (PBB) dilaporkan oleh Desa/Kelurahan | |||||||||
| Validasi dan verifikasi data objek pajak daerah | Jumlah objek pajak yang sudah terverifikasi | |||||||||||
| Pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Wajib Pajak | Jumlah SPPT yang berhasil dikirim | |||||||||||
| Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak | Persentase kepuasan wajib pajak terhadap layanan dan konsultasi pajak yang diberikan | Tersedianya Pelayanan Pajak Offline dan Online | Jumlah wajib pajak yang mendapatkan pelayanan pajak | |||||||||
| Tersusunnya dan tersampaikannya informasi yang relevan terkait regulasi atau peraturan tentang pendataan pajak daerah | Jumlah wajib pajak yang memahami dan mengimplementasikan regulasi atau peraturan tentang pajak | Tersusunnya Regulasi dan Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah | Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan pajak dan retribusi | |||||||||
| Terlaksananya sosialisasi peraturan atau regulasi pajak daerah dan retribusi | Jumlah wajib pajak yang mendapatkan sosialiasi | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah | % pemenuhan laporan keuangan dan aset daerah yang baik | Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran keuangan daerah | Presentase penetapan APBD tepat waktu | Meningkatnya kapasitas SDM penyusun anggaran | Jumlah SDM penyusun anggaran yang mendapatkan pengembangan kapasitas | Terlaksananya Bimtek APBD dan APBD-P | Jumlah orang yang mengikuti bimtek | |||||
| Terlaksananya desk dan konseling penyusunan anggaran | Jumlah aktivitas desk dan konseling yang dilaksanakan | |||||||||||
| Tersedianya Sistem Informasi Anggaran atau pendukung lainnya | Implementasi sistem teknologi yang mendukung penyusunan dan monitoring anggaran | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas dokumen penganggaran SKPD | Prosentase dokumen penganggaran SKPD tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku | Tersusunnya koordinasi penyusunan dokumen anggaran | Jumlah dokumen anggaran yang dikoordinasikan | |||||||||
| Terlaksananya verifikasi dokumen penganggaran | Jumlah dokumen anggaran yang diverifikasi | |||||||||||
| Tersusunnya dan tersampaikannya informasi yang relevan terkait regulasi atau peraturan tentang penganggaran daerah | Jumlah OPD yang memahami dan mengimplementasikan regulasi atau peraturan tentang penganggaran daerah | Tersusunnya Regulasi dan Kebijakan Penganggaran Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan anggaran daerah | |||||||||
| Terlaksananya sosialisasi peraturan atau regulasi anggaran | Jumlah OPD yang mendapatkan sosialiasi | |||||||||||
| Tersedianya Sistem Informasi Penatausahaan atau pendukung lainnya | Implementasi sistem teknologi yang mendukung realisasi dan monitoring penatausahaan | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah | Realisasi anggaran tepat waktu | Meningkatnya kapasitas SDM penatausahaan keuangan | Jumlah SDM penatausahaan yang memperoleh pengembangan kapasitas | TerlaksananyaPembinaan Penatausahaan keuangan | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan | |||||||
| Terlaksananya fasilitasi, asistensi penatausahaan keuangan daerah | Jumlah dokumen hasil fasiltasi dan asistensi | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas dokumen penatausahaan SKPD | % kesalahan dokumen penatausahaan | Terlaksananya proses penatausahaan keuangan yang akurat dan tepat waktu | Persentase dokumen keuangan yang diselesaikan sesuai jadwal tanpa revisi | |||||||||
| Tersedianya data penatausahaan yang valid dan terintegrasi | Tingkat validitas data penatausahaan yang digunakan untuk pelaporan keuangan | |||||||||||
| Tersusunnya dan tersampaikannya informasi yang relevan terkait regulasi atau peraturan tentang penatausahaan daerah | Jumlah OPD yang memahami dan mengimplementasikan regulasi, kebijakan dan peraturan tentang penatausahaan | Tersusunnya petunjuk teknis, regulasi dan peraturan penatusahaan keuangan | Jumlah petunjuk teknis, regulasi dan peraturan penatusahaan keuangan | |||||||||
| Terlaksananya sosialisasi peraturan, regulasi, petunjuk teknis penatausahaan keuangan | Jumlah OPD yang mendapatkan sosialisasi | |||||||||||
| Tersedianya data penerimaan dan pengeluaran yang akurat | Jumlah data akurat terkait penerimaan dan pengeluaran yang tersedia | Tersedianya SPD, SP2D dan Laporan Berkala Perangkat Daerah | Jumlah dokumen SPD, SP2D dan Laporan Berkala Perangkat Daerah | |||||||||
| Terlaksananya koordinasi dalam rangka pengelolaan kas daerah | Jumlah dokumen hasil koordinasi dalam rangka pengelolaan kas | |||||||||||
| Terlaksananya rekonsilisasi data penerimaan dan pengeluaran | Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah | Penyelesaian dan pengumpulan LKPD dilakukan tepat waktu serta sesuai dengan standar SAP | Meningkatnya kapasitas SDM penyusun laporan keuangan | Jumlah SDM yang mendapat pengembangan kapasitas | Terlaksananya Pembinaan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pelaporan keuangan | |||||||
| Terlaksananya desk, fasilitasi, asistensi penatausahaan keuangan daerah | Jumlah dokumen hasil fasilitasi, asistensi penatausahaan keuangan daerah | |||||||||||
| Tersedianya data pelaksanaan APBD yang valid | Jumlah SKPD yang menyajikan pendapatan dan belanja yang valid | Terlaksananya koordinasi, rekonsilisasi data penerimaan dan pengeluaran | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan rekonsiliasi | |||||||||
| Terlaksananya koordinasi tindak lanjut LHP atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Jumlah dokumen tindak lanjut LHP | |||||||||||
| Tersusunnya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan keuangan daerah | Jumlah OPD yang menyusun dokumen pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan | Terlaksananya proses pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu | Prosentase laporan keuangan SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan | |||||||||
| Tersusunnya Statistik dan Analisis Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Statistik dan Analisis Keuangan Pemda | |||||||||||
| Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD | Jumlah Laporan keuangan SKPD dan BLUD | |||||||||||
| Tersusunnya dan tersampaikannya informasi yang relevan terkait regulasi atau peraturan tentang pelaporan keuangan | Jumlah OPD yang memahami dan mengimplementasikan regulasi, kebijakan dan peraturan tentang pelaporan keuangan | Tersusunnya panduan teknis dan sisdur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah | Jumlah petunjuk teknis dan sisdur yang disusun | |||||||||
| Terlaksananya sosialisasi peraturan, regulasi, petunjuk teknis pelaporan keuangan daerah | Jumlah OPD yang mendapatkan sosialisasi pelaporan keuangan daerah | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah | Persentase peningkatan akuntabilitas dan pemanfaatan Barang Milik Daerah | Meningkatnya kapasitas SDM pengurus barang milik daerah | Jumlah SDM yang mendapat pengembangan kapasitas | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah orang yang mengikut pembinaan | |||||||
| Terlaksananya fasilitasi dan asistensi pengelolaan BMD | Jumlah dokumen hasil fasilitasi dan asistensi pengelolaan BMD | |||||||||||
| Tersedianya data pengelolaan BMD yang valid | Jumlah berita acara verifikasi data | Terlaksananya rekonsiliasi dan sinkronisasi data BMD pada perangkat daerah | Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan sinkronisasi data | |||||||||
| Terlaksananya inventarisasi BMD di SKPD | Jumlah Laporan Hasil Invetarisasi SKPD | |||||||||||
| Terlaksananya penghapusan BMD | Jumlah BMD yang dihapuskan | |||||||||||
| Menurunnya aset idle pemerintah daerah | Presentase aset idle | Terlaksananya pemeliharaan BMD | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara | |||||||||
| Terlaksananya pengamanan barang milik daerah | Jumlah BMD yang diamankan | |||||||||||
| Terlaksananya appraisal barang milik daerah | Jumlah laporan hasil penilaian BMD | |||||||||||
| Tersusunnya dan tersampaikannya informasi yang relevan terkait regulasi atau peraturan tentang pengelolaan BMD | Jumlah OPD yang memahami dan mengimplementasikan regulasi, kebijakan dan peraturan tentang pengelolaan BMD | Tersusunnya panduan teknis, regulasi dan peraturan pengelolaan BMD | Jumlah dokumen panduan teknis, regulasi dan peraturan pengelolaan BMD | |||||||||
| Terlaksananya sosialisasi peraturan, regulasi, petunjuk teknis pengelolaan barang milik daerah | Jumlah OPD yang mendapatkan sosialisasi pengelolaan BMD |