| NO | ULTIMATE | IK | INTERMEDIATE | IK | IMMEDIATE | IK | OUTPUT 1 | IK | OUTPUT 2 | IK | OUTPUT 3 | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya masyarakat yang kondusif dan harmonis berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM | Indeks Harmoni Daerah | Meningkatnya kondusifitas daerah | Prosentase potensi konflik yang tertangani | Meningkatnya Pemahaman dan Penguatan Ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Meningkatnya pemahaman masyarakat yang paham terhadap kesadaran bela negara dan pembauran bangsa | Persentase Masyarakat yang paham terhadap kesadaran bela negara dan pembauran bangsa | Terwujudnya kebijakan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan | ||
| 1 | Terwujudnya koordinasi dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi | ||||||||||
| Meningkatnya pemahaman Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Persentase Pendidikan Politik pada masyarakat | Meningkatnya masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik | Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik | Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan | |||||||
| Terwujudnya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi | |||||||||||
| Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Masyarakat | Persentase Organisasi Kemasyarakatan Aktif | Meningkatnya masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan masyarakat | Persentase Masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan Ormas | Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan | |||||||
| Terwujudnya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi | |||||||||||
| Terwujudnya Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah | Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekososbud | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan | Meningkatnya masyarakat yang paham terhadap Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika dan Kerukunan Umat Beragama serta Penghayat Kepercayaan | Persentase Masyarakat yang paham terhadap Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika dan Kerukunan Umat Beragama serta Penghayat Kepercayaan | Terwujudnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan | |||||||
| Terwujudnya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi | |||||||||||
| Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase potensi Konflik Sosial yang Diselesaikan | Meningkatnya masyarakat yang paham cegah deteksi dini penanganan konflik social | Prosentase masyarakat yang paham cegah deteksi dini penanganan konflik social | Terwujudnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan | |||||||
| Terwujudnya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi | |||||||||||
| Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan | Nilai AKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah | 1. Nilai/Kategori Penilaian Kinerja Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Persentase tingkat pelayanan keuangan, umum dan kepegawaian perangkat daerah |
Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan keuangan perangkat daerah | Presentase Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan pada tahun n | Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | |||||
| Meningkatnya kualitas data administrasi umum | Presentase laporan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan pada tahun n | Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | |||||||||
| Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | |||||||||||
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | |||||||||||
| Tersedianya bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | |||||||||||
| Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | |||||||||||
| Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |||||||||||
| Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai aturan yang berlaku | Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | |||||||||
| Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai aturan yang berlaku | Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | |||||||||
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | |||||||||||
| Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai atuaran yang berlaku | Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | |||||||||
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |