| NO | ULTIMATE | IK | INTERMEDIATE | IK | IMMEDIATE | IK | OUTPUT 1 | IK | OUTPUT 2 | IK | OUTPUT 3 | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan |
Predikat LKjIP Indeks Kepuasan Masyarakat |
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Predikat SAKIP Kecamatan | Terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan kecamatan sesuai aturan yang berlaku dalam satu tahun | Persentase administrasi keuangan yang tercukupi | Terselenggaranya administrasi keuangan sesuai aturan yang berlaku dalam satu tahun anggaran | Persentase administrasi keuangan yang tercukupi | Tercukupinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN Kecamatan sesuai aturan dan tepat waktu dalam satu tahun anggaran |
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | ||
| Terselenggaranya administrasi umum sesuai aturan yang berlaku dalam satu tahun anggaran | Persentase administrasi umum yang tercukupi | Tercukupinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dalam satu tahun anggaran |
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | |||||||||
| Tercukupinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam satu tahun anggaran |
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | |||||||||||
| Tercukupinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor dalam satu tahun anggaran |
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | |||||||||||
| Tercukupinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dalam satu tahun anggaran |
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | |||||||||||
| Tercukupinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dalam satu tahun anggaran |
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan | |||||||||||
| Tercukupinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam satu anggaran |
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |||||||||||
| Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai aturan yang berlaku dalam satu tahun anggaran | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tercukupinya Pengadaan Mebel dalam satu tahun anggaran |
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | |||||||||
| Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai aturan yang berlaku dalam satu tahun anggaran | Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tercukupinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dalam satu tahun anggaran |
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |||||||||
| Tercukupinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam satu tahun anggaran |
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | |||||||||||
| Tercukupinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam satu tahun anggaran |
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | |||||||||||
| Tercukupinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam satu tahun anggaran |
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | |||||||||||
| Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai aturan yang berlaku dalam satu tahun anggaran | Persentase pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tercukupinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam satu tahun anggaran |
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | |||||||||
| Tercukupinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam satu tahun anggaran | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di Kecamatan | Indek kepuasan masyarakat kecamatan | Terpenuhinya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan | Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sesuai aturan yang berlaku dalam satu tahun anggaran |
Persentase Jumlah kegiatan koordinasi | Tercukupinya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dalam satu tahun anggaran |
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | |||||
| Tercukupinya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam satu tahun anggaran |
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |||||||||||
| Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai aturan yang berlaku dalam satu tahun anggaran |
Persentase Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Tercukupinya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat dalam satu tahun anggaran |
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | |||||||||
| Terselenggaranya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | Tercapainya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah peningkatan pelayanan kepada masyarakat | |||||||||
| Terpenuhinya pelayanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase lembaga desa yang aktif, Persentase sarpras kelurahan kondisi baik | Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa sesuai aturan yang berlaku dalam satu tahun anggaran |
Persentase Jumlah kegiatan pemberdayaan desa | Tercukupinya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | |||||||
| Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sesuai aturan yang berlaku dalam satu tahun anggaran |
Persentase kegiatan pembangunan di Kelurahan | Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | |||||||||
| Terpenuhinya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase penanganan laporan kejadian | Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai aturan yang berlaku dalam satu tahun anggaran |
persentase cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Tercukupinya Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikasl di Wilayah Kecamatan |
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |||||||
| Terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah sesuai aturan yang berlaku dalam satu tahun anggaran |
Persentase pelaksanaan kegiatan penugasan kepala daerah | Tercukupinya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam satu tahun anggaran |
Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | |||||||
| Tercukupinya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam satu tahun anggaran |
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | |||||||||||
| Tercukupinya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | |||||||||||
| Terpenuhinya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sesuai aturan yang berlaku dalam satu tahun anggaran |
Persentase jumlah desa yang dibina | Tercukupinya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | |||||||
| Tercukupinya Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya |
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya |