MATRIK POHON KINERJA - KECAMATAN MONDOKAN Kembali

NO ULTIMATE IK INTERMEDIATE IK IMMEDIATE IK OUTPUT 1 IK OUTPUT 2 IK OUTPUT 3 IK
1 Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Predikat SAKIP
Meningkatnya kinerja Kecamatan Predikat SAKIP
Terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan (%) Tercukupinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan tercukupi (%)
Tercukupinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)

CROSSCUTTING
dengan BPKPD
Terkait tata kelola
keuangan Perangkat
Daerah
Tercukupinya Administrasi umum Perangkat Daerah Persentase administrasi umum yang tercukupi (%)
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)
Tersedianya penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor yang disediakan (paket)
Tersedianya penyediaan bahan cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)
Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi (%)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik (laporan)
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah laporan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (laporan)

Tersedianya jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)
Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi (%)
Tersedianya Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan (paket)
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi [%] Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)
Tersedianya pemeliharaan Mebel Jumlah paket mebel yang terpelihara/terawat (paket)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)

CROSSCUTTING
dengan BPKPD
Terkait pengelolaan
ASET perangkat daerah
Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terpenuhinya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pelayanan yang Sesuai Standar Pelayanan (%)
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Koordinasi Musrenbang RKPD (kegiatan) Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)


CROSSCUTTING
dengan BAPPERIDA
Terkait Musrenbang
Kecamatan
Terpenuhinya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Lembaga Desa yang aktif (%)
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah PKK Desa yang aktif (Desa)
Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)


CROSSCUTTING
dengan Dinas PMD, TP-PKK
Kabupaten
Terkait kegiatan
pembinaan PKK
Terpenuhinya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Laporan Kejadian (%) Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terkoordinir dengan Baik (%) Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)

CROSSCUTTING
dengan Polsek dan
Koramil
Terkait kondusifitas
keterntraman dan
ketertiban umum di
masyarakat
Terpenuhinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terkoodinasikan dengan Baik (%) Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pembinaan urusan Pemerintahan Umum (%)
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (orang)


CROSSCUTTING
dengan Badan
Kesbangpol
Terkait wawasan
kebangsaan, persatuan
kesatuan serta
kondusifitas wilayah
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)

CROSSCUTTING
dengan Badan
Kesbangpol
Terkait wawasan
kebangsaan, persatuan
kesatuan serta
kondusifitas wilayah
Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang menyelesaikan RKP Desa dan APB Desa tepat Waktu (%) Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang memperoleh Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan (%)
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dokumen)

CROSSCUTTING
dengan DINAS PMD
Terkait penyelenggaraan
tata kelola pemerintahan
Desa